Pemerintah Perkuat Sinergi untuk Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat

Koran Bintan.com | JAKARTA — Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi. Pada semester I-2026, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,45% (ctc), disertai inflasi yang terkendali. Pada Agustus 2026, inflasi nasional tercatat sebesar 3,19% (yoy), berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Sinergi tersebut diperkuat melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026, yang disinergikan dengan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI x IFSE) 2026.

“Rakornas Pengendalian Inflasi serta P2DD yang disinergikan dengan FEKDI x IFSE 2026  menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pusat-daerah, menjaga stabilitas harga, dan mempercepat transformasi digital,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Untuk menjaga capaian tersebut sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Kebijakan diarahkan pada stabilisasi nilai tukar, penguatan ketahanan pangan, kelancaran distribusi, serta peningkatan produktivitas melalui dukungan pembiayaan, sarana produksi, modernisasi pertanian, dan pengembangan kawasan pangan terintegrasi.

Baca juga: Ekonomi Indonesia di Jalur yang Tepat: Inflasi Terjaga, Manufaktur Bangkit, Neraca Dagang Membaik

Berbagai kebijakan dan stimulus terus disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga, antara lain Program Keluarga Harapan Tahap III sebesar Rp20,44 triliun bagi 27,13 juta KPM, bantuan beras 10 kg per bulan kepada 33,2 juta penerima pada Oktober-Desember 2026, serta percepatan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium yang hingga 20 September 2026 telah mencapai 817 ribu ton.

Pemerintah juga memberikan insentif transportasi senilai Rp349,4 miliar pada periode libur sekolah dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya tersebut turut diperkuat melalui hampir 9.000 kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga September 2026 dan 208 Kerja Sama Antar Daerah (KAD) hingga Juli 2026.

Pada saat yang sama, untuk meningkatkan efisiensi biaya distribusi dan memitigasi risiko imported inflation, Pemerintah memberikan bea masuk 0% untuk LPG industri, Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) suku cadang pesawat dan bahan baku plastik. Dukungan produksi juga diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp234,17 triliun hingga 31 Agustus 2026, serta implementasi Biodiesel B50 dengan pemanfaatan mencapai 11,07 juta kiloliter hingga pertengahan September 2026.

Ke depan, Pemerintah terus mengantisipasi berbagai risiko terhadap inflasi, terutama dampak El Nino, cuaca ekstrem, dan bencana alam yang dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan. Langkah mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan Early Warning System, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

“Bapak Presiden ingin menambahkan luasan daripada wilayah untuk pertanian, serta pemanfaatan daripada beberapa lahan yang masih dapat digunakan. Nah, tentu ini bisa kita dorong dengan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah. Stabilitas pangan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor, termasuk keuangan dan ekonomi digital,” pungkas Menko Airlangga.

Baca juga: Lampung Sabet Juara I Wilayah Sumatera Penghargaan TPID Award 2026

Dalam kesempatan itu turut diserahkan penghargaan  Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 20026 dan penghargaan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menjaga stabilitas harga serta mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

Acara turut dihadiri Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia  Destry Damayanti, Ketua DK OJK  Friderica Widyasari Dewi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala LPS Anggito Abimanyu, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi ESDM Kemenko Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, dan perwakilan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pemenang penghargaan TPID Award 2026 dan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026, serta perwakilan asosiasi terkait.(nck)